Selamat Datang di Website BLH Kabupaten Probolinggo, kami masih dalam masa uji coba. Untuk informasi/masukan hubungi 0335-433860 atau email : blh.probolinggokab@gmail.com

TENTANG KAMI

A.   Dasar Hukum
BADAN LINGKUNGAN HIDUP dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo.

B.     Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
  1. Susunan Kepegawaian
            Pegawai Badan Lingkungan Hidup dapat ditinjau dari klasifikasi pendidikan formal sebagai berikut:
a.       SD    (20 orang)
b.      SLTA   (32 orang)
c.       Akademi/diploma 3  (2 orang)
d.      Sarjana:   S1 Pertanian  (1 orang)
                  S1 Biologi  (1 orang)
                  S1 Teknik  (4 orang)
                  S1 Sospol  (3 orang)
e.       Pasca Sarjana:    S2 Administrasi  (1 orang)
                              S2 Pertanian  (4 orang)
                              S2 Management  (1 orang)
Disamping itu terdapat tenaga kerja musiman (honorer) sebanyak 84 orang.
Adapun ysng mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis fungsional lingkungan hidup sebagai berikut:
a.       AMDAL A (4 orang)
b.      AMDAL B (3 orang)
c.       AMDAL C (2 orang)
d.      AMDAL Penilai (4 orang)
e.       PPNS Bidang LH (2 orang)
f.        PPNS Umum (2 orang)
g.       Pengendali Pencemaran Industri Lingkungan (4 orang)
h.       Inspektur Lingkungan/PPLH (2 orang)
i.         Pengantar Ekonomi Lingkungan (1 orang)
j.        Pertambangan (1 orang)
k.      Pengelolaan Lingkungan (4 orang)
l.         Penanganan Limbah B3 (1 orang)
m.     Teknik Sampling Air (1 orang)
n.       Penyusunan dokumen UKL/UPL (2 orang)
o.      Penilai AMDAL (3 orang)

Sedangkan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (jabatan) adalah:
a.       Diklat PIM IV (7 orang)
b.      Diklat PIM III  (5 orang)
c.       Diklat PIM II  (1 orang)

C.     Tugas dan Fungsi
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
1.            Perumusan kebijakan bidang Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup termasuk pengembangan-model-model konservasi keanekaragaman hayati, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
2.            Pelaksanaan pengendalian serta pengawasan  pencemaran dan kerusakan lingkungan, meliputi kegiatan:
a.       Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
b.      Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air;
c.       Pengelolaan kualitas udara dan pengendalian pencemaran udara;
d.      Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan tanah untuk kegiatan biomassa;
e.       Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan pesisir dan laut;
f.        Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana (banjir, longsor, kekeringan dan kebakaran hutan);
g. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan perlindungan atmosfer.
3.            Pelaksanaan fasilitas kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian lingkungan, yang meliputi:
a.       Penerapan AMDAL;
b.      Penerapan instrumen baru dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
c.       Penerapan sistem manajemen ekolabel, produksi bersih dan teknologi ramah lingkungan;
d.      Pengembangan perangkat ekonomi lingkungan;
e.       Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup;
f.        Kajian Lingkungan Strategis (KLS);
g.       Laboratorium Lingkungan.
4.            Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik secara administrasi, perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dengan mengembangkan skema insentif dan disinsentif serta pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
5.            Pelaksanaan pelayanan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang lingkungan hidup;
6.            Peningkatan kapasitas kelembagaan yang meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan;
7.            Pengkoordinasian serta pengawasan dalam rangka konservasi Sumber Daya Alam;
8.            Pengendalian tata ruang melalui koordinasi dan peningkatan keterpaduan dalam perencanaan, pengendalian serta evaluasi dalam pengelolaan lingkungan hidup terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan;
9.            Pelaksanaan kegiatan UPT Laboratorium Lingkungan;
10.        Pembinaan jabatan fungsional di bidang lingkungan hidup;
11.        Pengelolaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan Lingkungn Hidup;
12.        Pelaksaan kegiatan-kegiatan tambahan yang meliputi:
a. Pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Lingkungan Hidup;
b.      Pelaksanaan program strategis bidang Lingkungan Hidup antara lain: ADIPURA, Menuju Indonesia Hijau (MIH) dan PROPER.
13.    Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Lingkungan Hidup dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor: 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo. Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo ditetapkan dengan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo.
Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
1.      Kepala;
2.      Sekretariat;
3.      Bidang Tata Lingkungan dan Kelembagaan;
4.      Bidang Pelestarian dan Pengendalian Lingkungan;
5.      Bidang Kebersihan;
6.      Bidang Pertamanan;
7.      UPT Laboratorium Lingkungan.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar